Makassar – Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi mengingatkan kepada seluruh anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan untuk menyiapkan jajarannya, utamanya di Bagian Hukum untuk bersiap menghadapi langkah hukum yang akan ditempuh para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 12 daerah.
“Dinamika hukum pemilu dan pilkada adalah yang paling dinamis. Belum diterapkan sudah mengalami perubahan lagi. Karenanya kita harus melakukan persiapan,” kata Arumahi saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Advokasi dan Bantuan Hukum bagi Bawaslu Kab/Kota se-Sulsel, di Makassar, Rabu 18 November 2020
Arumahi mengatakan, pengalaman kita di Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun-tahun pemilihan umum sebelumnya adalah pelajaran berharga. Kesulitan kita adalah dikesiapan penyusunan dokumen-dokumen.
“Karenanya agar tidak kesulitan, saya minta ini disiapkan jauh hari,” jelasnya.
Ia mengatakan, pendokumentasian hasil pengawasan dan proses penegakan hukum kita di Bawaslu agar dikelola dengan baik dan sistematis. Hal ini kata Arumahi, akan sangat membantu dalam penyusunan keterangan jika saja ada kasus yang sampai ke tingkat MK.
“Tentu ini juga tidak terlepas dari peran sekretariat dalam hal ini koodinator sekretariat dalam mendukung kerja-kerja pengawasan yang dilakukan anggota dan jajaran,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Dr Adnan Jamal menekankan pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki seseorang ketika menjadi Anggota Bawaslu.
“Penting mengetahui hak-hak sebagai penyelenggara. Khususnya anggota Bawaslu, untuk mendapatkan bantuan hukum terkait persoalan hukum yang dialami selama menjalankan tupoksi,” singkatnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Hukum Bawaslu RI Dr Bahtiar yang memaparkan teknis pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu serta Teknis Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis dalam Sengketa Perkara Hasil Pemilihan (PHP).
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sulsel di Hotel Claro dengan tetap tertib dan disiplin terhadap protokol kesehatan.(*)