Jakarta – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga menyebut anggaran bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
“Lalu UN nantikan nggak ada lagi, UN atau diganti lebih ke arah asesmen itu, yang selama ini berapa biaya ratusan miliar yang kemudian bisa kita alokasikan untuk bisa apa misalnya untuk pengembangan infrastruktur bisa memperbaiki sekolah-sekolah,” katanya beberapa waktu lalu di Jakarta.
Selain itu, Ade mengatakan anggaran bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan guru. Menurutnya, kemajuan pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru yang berkualitas.
“Lalu kemudian untuk mengembangkan guru penggerak itu kan jadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru, bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain yang memang itu menjadi antesa dan variabel,” ujarnya.
Ikatan Guru Indonesia mengkritisi hal tersebut. Menurut Ketua Umum Muhammad Ramli Rahim, sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek.
Menurut Ramli, jajaran Mendikbud sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran ke negara, demi dialokasikan untuk pengangkatan guru yang saat ini 52 persen sudah berstatus non PNS.
Bagi lembaga profesi guru ini, jika nafsu Kemdikbud tidak berubah maka jangan berharap pendidikan kita lebih baik.
Ramli menegaskan, bagaimanapun guru adalah prasyarat pendidikan tanpa guru yang baik dan berkualitas.
“Maka pendidikan tidak akan ada gunanya sarana dan prasarana tidak akan banyak bermanfaat Bahkan kurikulum yang baik pun tidak akan mampu membuat pendidikan lebih baik,” ungkap Ramli Rahim kepada Publikasi Online, Minggu, 15 Desember 2019.
“Jika Kemdikbud hanya memikirkan proyek dan proyek saja maka akan tampak terlihat bahwa pemerintah semakin menikmati guru dengan Upah Murah yang Bahkan hanya dibayar Rp.100.000 perbulan meskipun dengan status yang tidak jelas pendapatan yang tidak jelas serta rekrutmen yang tidak jelas yang penting ruang ruang kelas kita terisi oleh guru-guru yang tidak jelas tersebut,” lanjutnya menegaskan.
Pihaknya pun meminta agar Kemendikbud mengubah pola pikir tersebut dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia.
“Tak layak kita berharap masa depan pendidikan kita digantungkan pada orang-orang yang dibayar dengan upah yang sangat murah lalu dituntut bekerja keras, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki loyalitas yang besar dan memiliki jiwa pendidik yang kuat tetapi tidak disejahterakan oleh negara,” jelas dia.
Ia menyebut Kemendikbud mestinya lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia, dibanding berpikir pada penguatan kompetensi guru yang lebih berbau proyek.
“Kemdikbud mestinya lebih berpikir bagaimana mencukupkan guru-guru pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dibanding berpikir membangun sekolah-sekolah baru atau membangun ruang kelas yang baru karena pada akhirnya ruang kelas baru tersebut hanya diisi oleh guru-guru yang tidak jelas statusnya, tidak jelas pendapatannya dan tidak jelas rekrutmennya,” paparnya.
Selain itu, ia memberikan saran agar Mendikbud lebih fokus memikirkan kekurangan guru yang akhirnya diisi oleh mereka yang masih terkatung-katung.
Bahkan ia mengatakan kalau pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan Pemda lantaran kekurangan guru. Sesungguhnya guru sudah merata di seluruh Indonesia, solusinya, pemerintah harus segera mengangkat guru baik PNS maupun PPPK.