Bantaeng, Publikasi Online – Ketua DPRD Bantaeng bersama Komisi A Bidang Pemerintahan bersama sejumlah OPD terkait hadir dalam penerimaan aspirasi aliansi 431 soal indikasi kecurangan dalam proses Pilkades Biangkeke.
Desa yang terletak di Kecamatan Pa’jukukang ini, akhir-akhir ini memang memanas lantaran adanya dugaan kecurangan saat penyelenggaraan Pilkades berlangsung.
DPRD Bantaeng pun mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Daerah agar menindaklanjuti perihal dugaan panitia Pilkades tidak mampu menjalankan tugas hingga terjadinya kisruh di Biangkeke.
Selain itu, DPRD Bantaeng juga merekomendasikan untuk membentuk tim pencari fakta atas indikasi kecurangan tersebut.
“Jika saja nantinya, tim pencari fakta bentukan Pemkab Bantaeng nantinya menemukan fakta bahwa ada kecurangan. Maka DPRD Bantaeng bakal menerbitkan rekomendasi Pilkades itu,” kata Hamsyah.
Kader PPP ini menyebut, Legislatif dan Eksekutif tak mau gegabah dalam mengambil sikap. Sebab perlu dilakukan pengujian dan pengkajian.
“Seperti itu mungkin, jika nanti ada fakta ditemukan bahwa terjadi kecurangan, kenapa tidak DPRD Bantaeng mengeluarkan rekomendasi Pilkades ulang,” kuncinya.
Sekedar informasi, dalam dialog terbuka itu, pendemo dan DPRD Bantaeng sempat gontot-gontotan dan tarik-ulur soal rekomendasi Pilkades ulang.
Hingga akhirnya mereka bersepakat. Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah pun ke panggung orasi untuk menyampaikan rekomendasi yang disepakati kepada para demonstran.