JAKARTA – PNS tidak sreg dengan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan. Sebab, selain gaji tidak cukup, fasilitas sekolah juga tidak seperti Jakarta. Bahkan mereka lebih memilih pensiun dini jika diwajibkan ke Kalimantan.
Jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibukota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya. Sementara 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.
Hal ini tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia.
Direktur Eksekutif IDM, Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu, 24 Agustus 2019 kemarin, menyebutkan bahwa survei itu dalam bentuk tanya jawab, dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.
“Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.
Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang mereka nilai kurang bermutu di sana. Pasalnya sarana yang berkualitas dan menunjang banyak di DKI Jakarta.
“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.