Target Swasembada Daging dan Susu, Kementan Siapkan 1,2 Juta Indukan Sapi

Target Swasembada Daging dan Susu, Kementan Siapkan 1,2 Juta Indukan Sapi

JAKARTA,PO – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Perum Perhutani untuk mengoptimalkan potensi lahan kehutanan sebagai kawasan pengembangan peternakan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada daging dan susu nasional.

Pembahasan pengembangan kemitraan peternakan berbasis kehutanan tersebut berlangsung di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (19/11/2026) kemarin. Pertemuan dihadiri Anggota Wantimpres Soekarwo, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Hary Suhada, Direktur Pakan Tri Melasari, serta Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handono.

Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan lahan kehutanan melalui pola tumpang sari dan sistem silvopastura untuk menghasilkan hijauan pakan ternak.

Pembahasan juga mencakup peluang kemitraan pengembangan pakan di wilayah Bandung Utara serta pemanfaatan kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember dengan luas sekitar 71.785 hektare untuk pengembangan pakan, riset, dan sapi jenis Red Brahman.

Meski demikian, pemanfaatan kawasan tersebut harus tetap memperhatikan aspek legalitas, kelayakan teknis, daya dukung ekologis, serta prinsip kelestarian lingkungan.

Langkah ini dinilai strategis mengingat produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi nasional. Berdasarkan angka dasar dalam peta jalan Kementerian Pertanian, pada 2025 produksi susu domestik baru memenuhi 17,5 persen kebutuhan nasional. Sementara produksi daging sapi baru mencapai 55,57 persen dari total kebutuhan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan perlunya percepatan peningkatan populasi dan produktivitas ternak guna memperkuat pasokan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, mengatakan pertemuan bersama Wantimpres menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mendorong dukungan lintas sektor dalam mempercepat swasembada daging dan susu.

“Keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden merupakan langkah positif dalam mendorong percepatan pencapaian swasembada daging dan susu nasional. Kami berharap berbagai masukan dan rekomendasi dari Wantimpres dapat menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden, sehingga upaya percepatan swasembada daging dan susu nasional memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih kuat,” ujar Tri.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi, Kementan merencanakan penambahan 600.000 ekor indukan sapi perah dan 600.000 ekor indukan sapi potong selama periode 2027–2029.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah mengusulkan sejumlah skema dukungan, di antaranya subsidi pembelian sapi dan premi asuransi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses peternak terhadap indukan produktif sekaligus menekan risiko dalam menjalankan usaha peternakan.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan peningkatan populasi ternak harus dibarengi kesiapan lahan, ketersediaan pakan berkualitas, perbaikan mutu genetik, serta penguatan manajemen pemeliharaan dan reproduksi.

Menurutnya, kemitraan dengan koperasi dan industri juga perlu diperkuat agar peternak memperoleh akses pembiayaan, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar bagi hasil produksinya.

“Rencana penambahan indukan sapi perah dan sapi potong harus berjalan secara terintegrasi dengan penguatan kapasitas peternak dan kelembagaan usaha. Kemitraan dengan koperasi dan industri juga menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan usaha serta kepastian penyerapan hasil produksi, khususnya susu segar lokal,” jelas Hary.

Melalui program tersebut, produksi susu nasional pada 2030 diproyeksikan mencapai 4,68 juta ton atau setara 92,4 persen kebutuhan nasional. Adapun produksi daging sapi ditargetkan mencapai sekitar 580 ribu ton atau memenuhi 71,09 persen kebutuhan dalam negeri.

Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan terpadu, mulai dari kesiapan lahan dan pakan, peningkatan produktivitas ternak, hingga ketersediaan pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, Anggota Wantimpres Soekarwo mendorong agar pengembangan kemitraan peternakan dilaksanakan secara produktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, peternak, serta koperasi.

Ia menilai ketersediaan pakan berkualitas dan kepastian pemanfaatan lahan yang memenuhi ketentuan legalitas, kelayakan ekologis, serta kesesuaian teknis menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan usaha peternakan.

Soekarwo juga menekankan bahwa keberhasilan kemitraan harus diukur melalui indikator yang konkret, seperti peningkatan produksi hijauan pakan, pendapatan peternak, produktivitas ternak, hingga pertumbuhan produksi daging dan susu nasional.

“Peternak dan koperasi harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam rantai usaha peternakan, bukan sekadar penerima manfaat. Karena itu, diperlukan dukungan akses permodalan, pemanfaatan teknologi, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kepastian pasar agar kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak,” ujarnya.

Khusus komoditas susu, kepastian penyerapan susu segar hasil produksi peternak oleh industri pengolahan juga menjadi perhatian penting. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi peternak lokal.

Melalui kolaborasi Kementan, Wantimpres, dan Perum Perhutani, potensi sumber daya kehutanan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan pakan, meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, serta mendorong kemandirian subsektor peternakan dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Sumber : Kementan RI

Editor : Tim Redaksi