MAKASSAR,PO – Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan nyata dunia pendidikan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Kamis (22/10/2026), dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, SE. Konferensi tersebut diikuti sekitar 268 peserta dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Mengusung tema “Menjalin Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu Indonesia Maju”, forum ini mempertemukan jajaran pengurus PGRI tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga cabang untuk merumuskan arah program organisasi yang relevan dengan tantangan pendidikan.
Dalam sambutannya, Iqbal Nadjamuddin menegaskan bahwa program kerja PGRI harus berpijak pada kebutuhan sekolah dan persoalan yang dihadapi para guru di lapangan.
Ia berharap Konkerprov II tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
“Semoga dapat menghasilkan program kerja yang selaras dengan program guru di sekolah,” ujarnya.
Iqbal juga mendorong peningkatan daya saing sekolah di Sulawesi Selatan agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan di Pulau Jawa. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan peran guru yang tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga membentuk karakter dan kualitas peserta didik.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi mereka adalah pendidik,” tegasnya.
Di sisi lain, Iqbal menyampaikan bahwa proses perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bagi guru tengah ditindaklanjuti pemerintah provinsi.
“Ini sementara diproses di BKD,” ungkapnya.
Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum., mengapresiasi kehadiran pengurus dari berbagai daerah. Ia menilai partisipasi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi organisasi guru.
Dalam kesempatan itu, Hasnawi turut menyoroti wacana perubahan kebijakan kenaikan kelas yang disebut akan diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2027.
Menurutnya, evaluasi terhadap proses kenaikan kelas perlu menjadi perhatian agar peserta didik tidak memandang kenaikan tingkat sebagai sesuatu yang otomatis, tanpa diikuti kesungguhan dalam belajar.
Ia menyindir pola pikir sebagian siswa yang menganggap rajin maupun malas belajar tidak memberikan perbedaan berarti.
“Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS: rajin malas sama saja,” kata Hasnawi.
Ia berharap kebijakan pendidikan dapat mendorong siswa lebih disiplin, meningkatkan prestasi, serta membangun daya saing dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Persoalan perlindungan profesi pendidik juga menjadi perhatian dalam konferensi tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang diwakili Assoc. Prof. Abdul Halim Momo menekankan pentingnya persatuan guru serta penguatan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.
Ia berpandangan bahwa perlindungan terhadap guru masih perlu diperkuat. Karena itu, persatuan organisasi dan dorongan terhadap regulasi yang memberikan kepastian perlindungan bagi guru dinilai penting untuk menjaga martabat profesi pendidik.
“Guru harus bersatu,” tegasnya.
Abdul Halim juga mengingatkan bahwa profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Ia mengaitkan nilai tersebut dengan pentingnya silaturahmi sebagai landasan memperkuat hubungan antarsesama dan solidaritas organisasi.
“PGRI harus mencetak manusia menjadi mulia,” ujarnya.
Ia turut menyampaikan pesan tentang manfaat silaturahmi, mulai dari kebahagiaan batin, kelapangan rezeki hingga keberkahan umur.

Konkerprov II PGRI Sulsel 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang mampu menjembatani kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan sekolah serta aspirasi guru di daerah.
Sejumlah isu yang mengemuka, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, kedisiplinan belajar siswa, keberlanjutan status kepegawaian guru hingga perlindungan hukum bagi pendidik, menunjukkan pentingnya peran organisasi profesi dalam mengawal pembangunan pendidikan.
Melalui forum ini, PGRI Sulawesi Selatan diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan guru sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Maju.
Tim Redaksi










