TAKALAR, PO — Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang menjadi prioritas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Aktivasi tersebut dipimpin langsung Kepala BGN Sudaryono dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026), sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang dinilai membutuhkan layanan pemenuhan gizi lebih cepat.
Sebanyak 16 provinsi yang masuk dalam tahap aktivasi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
BGN menegaskan, aktivasi dilakukan dengan memprioritaskan SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk beroperasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan MBG, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan penguatan akses pemenuhan gizi.
Kepala BGN Sudaryono menyebut aktivasi 480 SPPG tersebut bukan merupakan tahap akhir. Perluasan layanan akan dilanjutkan secara bertahap ke wilayah lain dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan dapur SPPG.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” kata Sudaryono.
BGN juga menegaskan bahwa proses aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan sistem, data, kesiapan, serta kebutuhan wilayah. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada jalur khusus yang didasarkan pada kedekatan personal.
BGN sekaligus memastikan proses aktivasi SPPG tidak dipungut biaya. Penegasan ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga tata kelola program MBG agar berjalan transparan dan berbasis kebutuhan.
Dari 480 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG berada di wilayah terpencil. BGN memproyeksikan SPPG yang diaktivasi pada 2 Oktober 2026 mulai beroperasi dalam waktu sekitar tiga hingga empat pekan setelah aktivasi.
Aktivasi tersebut sekaligus menandai berlanjutnya perluasan layanan MBG setelah sebelumnya terdapat moratorium pembukaan dapur. BGN menyatakan pembukaan SPPG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan wilayah yang membutuhkan serta kesiapan masing-masing dapur.
Dengan perluasan ini, BGN menargetkan layanan MBG dapat semakin menjangkau masyarakat di wilayah 3T maupun daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi, sehingga pemerataan akses terhadap pemenuhan gizi dapat terus diperkuat.
Editor : Tim Redaksi
