JAKARTA,PO – Pemerintah mulai menggeser fokus pengembangan sektor pertanian dari penguatan produksi pangan menuju penciptaan nilai tambah dan kemandirian energi. Langkah itu diwujudkan melalui percepatan pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung dengan melibatkan 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin rapat koordinasi percepatan pengembangan bioetanol bersama para kepala daerah tersebut di Jakarta, Senin (21/9/2026). Agenda ini menjadi bagian dari persiapan membangun basis bahan baku sebelum industri bioetanol dikembangkan secara lebih luas.
Dalam forum tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan dukungan terhadap langkah Kementerian Pertanian. Ia menyebut Amran sebagai “panglima pangan” atas perannya dalam mengawal agenda swasembada pangan sekaligus mendorong kemandirian energi.
Prasetyo menegaskan pemerintah pusat siap mendukung kebutuhan regulasi maupun anggaran yang diperlukan untuk program strategis tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan rencana pengembangan bioetanol telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Selama Pak Mentan membutuhkan dukungan regulasi, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Kementerian Sekretariat Negara untuk memproses secepat-cepatnya. Demikian juga dukungan APBN,” kata Prasetyo.
Kementan menilai pengembangan bioetanol tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan pabrik. Ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan menjadi prasyarat utama agar industri dapat berjalan dan menarik investasi.
Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare yang diarahkan untuk tiga komoditas strategis, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Kawasan produksi tersebut nantinya diharapkan terhubung dengan industri pengolahan.
Amran mengatakan dukungan awal dapat diarahkan pada pengembangan sekitar 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten. Daerah yang menunjukkan produktivitas baik berpeluang memperoleh perluasan kawasan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk memperkuat produksi.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Untuk tebu, pemerintah menempatkannya sebagai salah satu komoditas utama dengan kebutuhan pengembangan sekitar 1 juta hektare. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan sesuai kesesuaian lahan serta potensi produktivitas masing-masing daerah.
Pengembangan bioetanol membuka jalur baru bagi komoditas pertanian. Tebu, misalnya, tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gula, tetapi juga dapat menjadi bahan baku etanol.
Amran mencontohkan pola yang diterapkan Brasil, ketika pemanfaatan tebu dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan energi. Dengan pendekatan tersebut, satu komoditas memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah melalui dua sektor sekaligus, pangan dan energi.
Model itu sekaligus menempatkan petani dan kawasan produksi sebagai bagian penting dari rantai industri bioetanol, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah.
Keterlibatan 44 bupati menjadi penting karena pengembangan bioetanol membutuhkan kesiapan wilayah di tingkat lapangan. Pemerintah daerah diharapkan memetakan potensi komoditas, kesesuaian lahan, produktivitas, infrastruktur, hingga kemungkinan membangun kawasan produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan.
Amran menegaskan percepatan program tersebut membutuhkan dukungan kepala daerah.
“Tanpa dukungan bupati, tidak mungkin kita bisa bergerak cepat. Ini perjuangan bersama menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan berdaulat energi,” katanya.
Bagi daerah, agenda tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan pertanian berbasis hilirisasi. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kepastian bahan baku, produktivitas petani, tata kelola lahan, infrastruktur, serta kemampuan industri menyerap hasil produksi.
Pemerintah menempatkan pengembangan bioetanol sebagai tahap lanjutan setelah penguatan swasembada pangan dan program biodiesel. Artinya, sektor pertanian tidak hanya diposisikan sebagai penopang kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai sumber bahan baku energi.
Amran menyebut perkembangan sektor pertanian antara lain tercermin dari peningkatan produksi dan indikator ekonomi petani. Salah satunya Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Agustus 2026 tercatat 129,19, meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.
Namun, indikator tersebut tetap perlu dibaca bersama berbagai faktor lain yang memengaruhi kondisi petani, termasuk biaya produksi, harga komoditas, produktivitas, dan kondisi masing-masing wilayah.
Kini pemerintah menghadapi tahap berikutnya: memastikan peningkatan produksi pertanian dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah yang lebih besar bagi petani, daerah, dan perekonomian nasional.
Pengembangan bioetanol menjadi salah satu jalur yang sedang disiapkan untuk tujuan tersebut. Dengan target kawasan hingga 2 juta hektare dan keterlibatan 44 pemerintah kabupaten, program ini memasuki tahap konsolidasi antara kebijakan pusat, kesiapan daerah, produksi petani, dan kebutuhan industri.
Tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas lahan, melainkan memastikan bahan baku tersedia secara berkelanjutan, produktivitas tetap ekonomis, lingkungan terjaga, dan industri mampu menyerap hasil produksi. Jika mata rantai tersebut dapat dibangun secara terpadu, komoditas pertanian memiliki ruang lebih besar untuk bergerak dari sekadar bahan mentah menjadi sumber pangan sekaligus energi nasional.
Kementan RI
Editor : Tim Redaksi
