JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan alasan apa pun. Pemerintah diminta memperkuat pencegahan dari sumbernya sekaligus menindak tegas pihak yang terbukti melakukan maupun lalai mencegah karhutla.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore (16/9/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan karhutla di wilayah Sumatra dan Kalimantan, kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan delapan orang yang masih dalam pencarian di Selat Sunda, serta penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta pencegahan karhutla diperkuat melalui penerapan pengolahan lahan tanpa bakar. Pemerintah juga diminta menyediakan peralatan serta pendampingan agar masyarakat memiliki alternatif dalam membuka dan mengelola lahan.
Presiden sekaligus menegaskan larangan terhadap peraturan daerah yang memberikan ruang pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan izin kepala daerah.
Penindakan hukum juga menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat lebih dari 95 korporasi yang disebut melanggar. Presiden meminta setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran maupun lalai mencegah terjadinya karhutla diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.
Selain karhutla, Prabowo menginstruksikan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 dan delapan orang yang masih hilang di Selat Sunda terus dimaksimalkan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi diminta memastikan informasi mengenai perkembangan pencarian dan penanganan kecelakaan disampaikan secara berkala kepada keluarga korban. Pemerintah juga diminta memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi serta melakukan investigasi kecelakaan secara mendalam dan objektif.
Dalam rapat yang sama, Presiden meminta penanganan pascagempa di NTT dipercepat. Bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan kembali rumah warga yang terdampak menjadi bagian dari langkah pemulihan yang harus segera dilakukan.
Prabowo menekankan pemerintah harus mampu memberikan respons cepat terhadap setiap bencana dan kondisi darurat. Di saat bersamaan, kesiapsiagaan serta mitigasi perlu terus diperkuat agar dampak kejadian serupa dapat ditekan dan tidak berulang.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sumber : Setkab RI
Editor : Tim Redaksi
