MAKASSAR,PO – Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, dinilai mampu mengubah pola pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penilaian itu disampaikan Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, di Makassar, Senin (10/8/2026). Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada satu tahun anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan hingga pekerjaan tuntas.
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” papar Mizar.
Legislator Partai Nasdem ini menjelaskan, pola pembangunan parsial setiap tahun memiliki tantangan tersendiri. Terutama ketika proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran tahunan.
Dengan MYP, kata Mizar, pemerintah memiliki kerangka pembiayaan yang lebih jelas. Pekerjaan strategis dapat direncanakan sejak awal, baik dari sisi target, tahapan pekerjaan, maupun kebutuhan anggaran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menambahkan, tidak semua proyek harus menggunakan skema multiyears. MYP idealnya diterapkan pada proyek strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun serta berdampak besar pada konektivitas dan pelayanan publik.
“Ke depan bisa menjadi model, tetapi tentu harus selektif. Proyek yang memang strategis dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang bisa dirancang dengan skema multiyears,” jelasnya.
Mizar mengaku melihat perubahan signifikan dibanding pola pembangunan parsial. Salah satunya meningkatnya kepastian arah pembangunan. Pemerintah tidak lagi sekadar mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan tahunan, tetapi dapat menyusun target pembangunan secara lebih komprehensif.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting bagi Sulsel yang memiliki wilayah luas dan membutuhkan konektivitas infrastruktur antardaerah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau infrastrukturnya selesai dengan baik dan tepat waktu, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara langsung. Jalan yang semakin baik memperlancar mobilitas, irigasi mendukung pertanian, dan fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkas Mizar.
Ombudsman Dukung
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, menilai program MYP memiliki relevansi kuat dalam mendongkrak kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya di sektor transportasi, irigasi, dan kesehatan.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Ismu.
Menurutnya, program MYP menyasar sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat hingga ke desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur melalui program tersebut dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mengingat program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” paparnya.
Total Anggaran Rp3,7 Triliun
Program MYP 2025-2027 Pemprov Sulsel berfokus pada pemerataan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.400 km, rehabilitasi irigasi untuk 54.000 hektare sawah, serta pembangunan rumah sakit regional. Total anggaran mencapai Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel.
Mayoritas anggaran terserap pada pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp2,5 triliun. Total panjang perbaikan dan pengaspalan mencapai 1.400 km yang terbagi ke dalam sekitar 85 ruas di berbagai wilayah.
Pemprov Sulsel juga mengalokasikan Rp780 miliar untuk pembangunan irigasi yang melayani 54.000 hektar sawah demi mendukung ketahanan pangan.
Khusus pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan (Gowa) dan Utara (Luwu), Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp485 miliar. Dua RS regional ini merupakan bentuk pemerataan akses layanan kesehatan agar tidak lagi terpusat di Makassar.
Editor : Amin
