JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di sektor energi dan pertambangan, mulai dari percepatan penanganan pemadaman listrik, kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga penguatan program hilirisasi sumber daya alam.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan kelistrikan di berbagai daerah yang masih mengalami gangguan, terutama di wilayah Kalimantan. Kepala Negara meminta Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) bergerak cepat agar pasokan listrik kembali normal dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak terganggu.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi, melainkan merupakan dampak dari proses pemeliharaan dan peningkatan keandalan jaringan kelistrikan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Bahlil, terus berkoordinasi dengan PLN agar proses pemulihan berlangsung secepat mungkin dan pelayanan kepada masyarakat kembali optimal.
Pada sektor energi, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga BBM. Kepala Negara menginstruksikan agar harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Presiden mengarahkan agar penyesuaian harga dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, sehingga tetap mencerminkan kondisi pasar namun tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program hilirisasi industri pertambangan. Seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan telah berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi komitmen pembangunan industri hilir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Presiden menilai hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat ketahanan industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah pun menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan komitmen tersebut agar manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Setkab RI
Editor : Amin Redaksi
