JAKARTA,PO – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut digelar serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi di Indonesia.
Akad massal ini menjadi bagian dari Program KPR Sejahtera yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan program penyediaan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan semangat belajar. Ia berharap setiap keluarga Indonesia dapat membangun kehidupan yang lebih baik dengan memiliki tempat tinggal yang layak.
Program FLPP merupakan salah satu pilar utama Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Target tersebut didukung berbagai kebijakan afirmatif, di antaranya suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, serta subsidi bantuan uang muka bagi masyarakat.
Hingga Juli 2026, program FLPP telah memberikan manfaat kepada 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen. Sementara itu, akad massal yang digelar hari ini tercatat sebagai yang terbesar dengan melibatkan sekitar 62 ribu debitur secara serentak, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengurangan backlog perumahan nasional.
Tak hanya memenuhi kebutuhan papan masyarakat, sektor perumahan juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Tercatat, sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau setara 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berdiri, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kepemilikan rumah layak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Setkab RI
Editor : Amin
