JAYAPURA,PO – Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian, meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan kampung nelayan Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin 22 Juni 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi permukiman masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penataan kawasan yang dinilai masih memerlukan peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar.
Dalam kesempatan itu, Mendagri berdialog dengan warga setempat guna mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kondisi rumah tinggal, akses jalan, sanitasi, dan fasilitas umum.
Dari hasil peninjauan lapangan, Tito menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Beberapa di antaranya adalah kondisi rumah yang sudah tidak layak huni, akses jalan yang rentan rusak, keterbatasan sarana sanitasi, serta fasilitas publik yang belum memadai. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi menimbulkan genangan air dan gangguan lingkungan saat musim hujan.
“Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir memperoleh hunian yang layak serta lingkungan yang sehat dan aman. Karena itu, berbagai perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi,” ujar Tito saat meninjau lokasi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan sejumlah program penataan kawasan. Program tersebut meliputi rehabilitasi rumah warga, peningkatan kualitas jalan lingkungan, pembangunan sarana sanitasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Tito, perhatian pemerintah terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu program prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman rentan.
Mendagri juga mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Kementerian PKP dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Salah satunya melalui penerapan sistem lelang terbuka bagi kelompok penerima BSPS yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Dengan penataan yang berkelanjutan, kawasan kampung nelayan Tanjung Ria diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan layak huni, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Jayapura.
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
