Makassar — Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus kayu ilegal asal Papua sebanyak 57 kontainer segera disidangkan di Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.
Dengan tersangka DT (Direktur CV EAJ), DG (Direktur PT MGM), BA (kuasa Direktur PT HB), dan TS (Direktur PT RPF).
DT dan DG saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya di Jakarta.
Sementara BA dan TS ditahan di Rutan Kelas IA di Makassar, diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan oleh Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Kamis 16 Mei 2019, di Makassar.
“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui surat tanggal 24 April 2019, kalau empat berkas perkara kasus kayu ilegal dari Papua sudah lengkap dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka maupun barang bukti,” kata Dodi Kurniawan.
Dodi Kurniawan mengajak semua pihak bersama-sama mengawal proses di pengadilan hingga ada putusan dan pelaku mendapatkan hukuman yang maksimal agar muncul efek jera.
Empat perusahaan – yaitu CV Edom Ariha Jaya, PT Mansinan Global Mandiri, PTA Harangan Bagot, dan PT Rajawali Papua Foresta – adalah perusahaan yang mengangkut kayu merbau ilegal asal Papua sebanyak 57 kontainer.
Perusahaan itu telah melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.
Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bekerja sama dengan, Kepolisian, TNI AL, LANTAMAL Vl Makassar dan Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan untuk menegakan hukum lingkungan.
“Secara khusus kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Polda Sulawesi Selatan, Komandan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han). LANTAMAL Vl TNI AL di Makassar serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk upaya penyelesaian penanganan kasus ini,” kata Dodi Kurniawan.
Direktur Jenderal Gakkum, Rasio Ridho Sani beberapa waktu yang lalu menegaskan, “Upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pemberantasan pembalakan liar merupakan komitmen pemerintah. Kejahatan ini harus kita lawan karena menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara. Kami sangat serius menindak kasus ini karena Perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama,” katanya.
“Harus ada efek jera, kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumber daya alam. Penanganan kasus ini disupervisi oleh KPK,” pungkasnya melanjutkan.