BANTAENG — Puluhan tenaga PJU di Bantaeng, melakukan aksi protes terkait kejelasan kontrak kerja pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantaeng. Mereka menyampaikan aspirasi itu di DPRD Bantaeng pada, Selasa 11 Januari 2022.
Koordinator aksi Takim saat protes menyampaikan bahwa sebanyak 30 tenaga PJU Dishub Bantaeng merasa terkesan ditipu oleh Kepala Dinas Perhubungan Bantaeng Bahtiar.
Dijelaskannya , mereka pernah bersepakat gaji dipotong saja agar menutupi kekurangan anggaran di Dishub. Namun dengan ketentuan tidak ada tenaga PJU yang dipangkas.
“Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kami mencari kejelasan terkait kontrak kerja. Kami mengabdi lebih dari tiga tahun dan akhirnya kami diistirahatkan (dirumahkan) sudah beberapa hari dan tidak ada kejelasan,” kata Takim.
“Kita minta kejelasan dari Kadishub bagaimana terkait pengurangan (tenaga kerja) ini. Bahkan kami subsidi gaji agar tahun depan (2022) aman, tetapi faktanya baru beberapa bulan berjalan ada wacana pemangkasan anggota dan akhirnya itu dibuktikan. Kami ditipu, gaji dipotong dan kami tetap dikeluarkan,” tambahnya.
Parahnya, sambung Takim, setelah gaji dan personil tenaga PJU dipangkas, Kadis Perhubungan malah menambah personil magang yang tidak berpengalaman.
“Kami dikeluarkan dan diganti orang baru yang tidak ada pengalaman di bidang ini (penerangan jalan),” katanya.
Menanggapi aspirasi ini, Ketua Komisi C DPRD Bantaeng, Asri Bakri memastikan bahwa pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap OPD terkait.
“Dalam waktu dekat, Kamis (13/1) kami akan mengundnag dinas terkait, termasuk tenaga ahli PJU dan akan diundang BPKAD terkait penganggaran tenaga PJU,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dishub Bantaeng, H.Rushdi yang dikonfirmasi terkait dirumahkannya tenaga PJU ini, menegaskan bahwa dirinya akan mengawal para tenaga kerja tersebut.
Menurut dia, dengan adanya hal ini maka menentang visi dan misi Bupati Ilham Azikin terkait perluasan lapangan kerja.
“Ini sudah membantah peluasan kerja dan jika terjadi pengurangan itu berarti membantah visi misi bupati tersebut. Saya tidak ingin ada pengangguran,” terang Rushdi. (sid)