115 Tersangka Diproses, Mentan Amran Tegaskan Perang terhadap Mafia Pangan

115 Tersangka Diproses, Mentan Amran Tegaskan Perang terhadap Mafia Pangan

SAMARINDA,PO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan mundur dalam memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani maupun negara. Ia bahkan menyatakan kesiapannya menghadapi risiko terbesar demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026). Di hadapan masyarakat dan generasi muda, ia menegaskan bahwa tekanan, intimidasi, hingga serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh penindakan tidak akan menghentikan langkahnya.

“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” tegas Amran.

Menurutnya, upaya membongkar praktik mafia di sektor pangan memang bukan perkara mudah. Ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha melawan melalui berbagai cara, termasuk serangan di media sosial. Namun, ia memastikan tidak akan berkompromi selama penindakan dilakukan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.

Amran mengungkapkan, selama dua tahun terakhir pemerintah telah memproses 115 tersangka dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Sementara dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Angka tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa pembenahan sektor pertanian tidak cukup hanya melalui kebijakan dan program pembangunan. Penegakan hukum harus berjalan tegas agar praktik korupsi, penyimpangan, dan permainan kepentingan tidak terus merugikan negara serta masyarakat.

Menariknya, penindakan tidak hanya menyasar pihak luar. Amran menegaskan bahwa pembenahan juga dilakukan dari dalam tubuh Kementerian Pertanian. Sejumlah pejabat dan jajaran struktural disebut telah dicopot karena pelanggaran yang dilakukan.

“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya di hadapan peserta.

Ia menegaskan, tidak boleh ada perlindungan khusus bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan. Menurutnya, institusi pemerintah harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi tempat tumbuhnya praktik yang merugikan kepentingan publik.

“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.

Selain memberantas mafia pangan, Amran juga menyoroti praktik permainan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani. Ia mengungkapkan pernah menerima laporan mengenai harga TBS yang justru mengalami penurunan ketika harga sawit dunia sedang meningkat.

Persoalan tersebut bahkan tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menerima laporan, ia mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga melakukan praktik permainan harga.

Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkan kepada Kapolri sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, tidak tinggal diam apabila menemukan harga TBS yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan petani.

“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk kompromi,” tandasnya.

Amran turut menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan komoditas sawit. Praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya tersebut dinilai berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus berdampak terhadap tata niaga dan harga komoditas yang diterima petani.

Karena itu, ia menilai pengawasan perdagangan dan penegakan hukum harus diperkuat agar kekayaan sektor perkebunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyinggung langkah penertiban melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Menurutnya, penataan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian penting untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir membela kepentingan rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi praktik yang merugikan bangsa.

Menutup penyampaiannya, Amran mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan mahasiswa, untuk ikut mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Ia menilai pemberantasan mafia pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keberanian, pengawasan, dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Baginya, jabatan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi. Hal terpenting adalah bagaimana seseorang menjalankan amanah serta meninggalkan kebijakan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.

Sumber : Kementan RI

Editor : Tim Redaksi