JAKARTA,PO — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran ekonomi pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi kondisi perekonomian nasional menjelang akhir 2026 sekaligus meninjau capaian dua tahun pemerintahan.
Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan BI dan OJK.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah volatilitas dan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi makroekonomi Indonesia hingga saat ini dinilai relatif stabil dan tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi belanja negara pada penghujung tahun anggaran 2026. Pemerintah memperkirakan alokasi belanja pada kuartal IV mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp1.200 triliun.
Besarnya alokasi tersebut membuat penelaahan dan efisiensi anggaran menjadi fokus pemerintah. Namun, upaya penghematan tetap diarahkan agar tidak menghambat program yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Belanja negara dipastikan tetap mendukung perputaran ekonomi, program perlindungan sosial, bantuan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat kinerja ekspor dari berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Pengurangan hambatan yang mengganggu aktivitas usaha dan perdagangan menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Penguatan ekspor dinilai penting untuk memperluas pasar produk Indonesia, meningkatkan aktivitas produksi, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi dunia usaha serta tenaga kerja.
Koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia dan OJK juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan pasar sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Memasuki penghujung 2026, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga memastikan belanja negara terserap secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengendalian anggaran, penguatan ekspor, serta koordinasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, pemerintah berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Setkab RI
Editor : Tim Redaksi
