JAKARTAPO – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), dengan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih terkait percepatan pelaksanaan program prioritas nasional serta penguatan fondasi pembangunan Indonesia.
Dalam pengarahannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah mengemban amanah rakyat untuk menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai tantangan bangsa.
Berpedoman pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, membangun perekonomian yang berkeadilan, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Prabowo menyampaikan, selama sekitar 20 bulan masa pemerintahan, sejumlah persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan perkembangan positif.
Pemerintah, kata dia, terus mengakselerasi berbagai kebijakan untuk menutup kebocoran aset dan kekayaan negara, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga memperluas kesejahteraan masyarakat.
Dalam sidang tersebut, Presiden juga memaparkan sejumlah capaian utama Kabinet Merah Putih di berbagai sektor.
Di bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, mencatatkan cadangan beras nasional serta Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sepanjang sejarah, merealisasikan swasembada BBM jenis solar melalui implementasi program B50, serta memulai pembangunan Proyek Strategis Nasional Gas Abadi Masela yang telah tertunda selama 28 tahun.
Selain itu, proyek Kilang BBM RDMP Balikpapan juga telah diselesaikan.
Pada sektor tata kelola negara dan penyelamatan aset, pemerintah membentuk Dana Kedaulatan Danantara sebagai pengelola aset nasional.
Pemerintah juga mendirikan Bank Emas Indonesia yang disebut telah mengelola 153 ton emas, melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup sekitar 250 perusahaan yang dinilai tidak produktif sehingga diklaim menghemat anggaran hingga Rp50 triliun, serta menerapkan Sistem Ekspor Satu Pintu guna memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran devisa.
Sementara itu, pada sektor ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, pemerintah menyebut telah menyelesaikan persoalan kredit macet pelaku UMKM, menaikkan gaji hakim untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, mengoperasikan lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperpendek rantai distribusi, serta membangun 1.000 jembatan desa dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah.
Adapun pada sektor pendidikan dan lingkungan, pemerintah telah membuka empat Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai instrumen untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.
Melalui Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menjaga soliditas, mempercepat pelaksanaan program-program strategis, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Sumber : Setkab RI
Editor : Amin publikasi
