Jeneponto,PO – Rapat kordinasi percepatan penurunan stunting dipimpin Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Wakil Gubernur Sulsel Hj, Fatmawati Rusdi dan diikuti seluruh Kepala Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se Sulsel. Rabu, 9 April 2025.
Islam Iskandar menegaskan pentingnya penanganan stunting sebagai isu prioritas yang harus ditangani secara lintas sektor dan berkelanjutan. “Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan atau DP2KB semata, tetapi menjadi tugas kita bersama. Butuh kolaborasi, keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan,” tegas Wabup Jeneponto.
Lebih jauh Ia menyampaikan bahwa Pemkab Jeneponto terus berkomitmen dalam menurunkan angka stunting dengan menguatkan intervensi spesifik dan sensitif di seluruh wilayah kecamatan. Ia mendorong optimalisasi program edukasi keluarga, pemenuhan gizi ibu dan anak, serta penguatan peran posyandu.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, Syusanti A. Mansyur, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, memperluas jangkauan edukasi gizi, serta meningkatkan kapasitas kader Posyandu dalam memantau tumbuh kembang balita.
Ditambahkan, Plt. Kadis DP2KB Kabupaten Jeneponto, Mustakbirin, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung melalui program Bangga Kencana, pemetaan keluarga berisiko stunting, dan pendampingan keluarga berisiko tinggi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). “Kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan sangat krusial, karena pencegahan harus dimulai dari tingkat keluarga,” ujar Mustakbirin.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan mitra pembangunan dalam rangka mempercepat target penurunan stunting secara signifikan di tahun 2025.
Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, Syusanti A. Mansyur, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Jeneponto, Mustakbirin, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta jajaran tim teknis TPPS Kabupaten Jeneponto.
Penulis: Firmansyah
