Makassar – Dialog Publik Pilwali Kota Makassar Dengan Tema “Menoropong Peta Politik Pilwali Kota Makassar Dalam Perspektif Pemuda”. Telah sukses diselenggarakan Jumat 27 November 2020 cafe Lontara yang di hadiri ke lima nara sumber yaitu
Fajlur Rahman Jurdi adalah dosen hukum hadir dikegiatan Dialog sebagai pengamat politik dikegiatan, penyeimbang diantara ke 4 narasumber.
Dr.Ir Aloq Natsar Desi. Juru bicara paslon 01/ Adama
Gemintang Kejora Mallarangeng juru bicara paslon 02/ AppiRahman
Sufiani Zulkifli juru bicara paslon 03/ Dilan
Muwafik Nurimansya Juru bicara Paslon 04/ Imun
Ke empat juru bicara memaparkan visi misi paslonnya dan semua sama adalah soal bagaimana kota Makassar menjadi kota yang terpandang dengan kemajuannya.
Pembeda di visi misi ke 4 Paslon yaitu soal teknis saja.
Kami selaku pemuda hari ini menganggap masih banyak harapan harapan pemuda yang belum terbaca oleh ke 4 Paslon wali kota makassar.
Hari ini masyarakat sebetulnya tidak asing lagi dengan janji pengadaan sarana, tetapi bagaimana harapan pemuda dan masyarakat kepada calon kepala daerah mampu memberikan ide gagasan untuk pemberdayaan masyarakat soal kemandirian ekenomi masyarakat sampai kemajuan sentral ekonomi.
Pengurus DPP OMPI berharap SUL-SEL dikegiatan ini mampu memberikan banyak edukasi soal kontestasi politik kepada mahasiswa dan pemuda kemudian dengan kegiatan ini bisa memberikan daya minat OKP yang lain untuk menjadikan dialog dialog publik respon politik sebagai media untuk kamajuan kemajuan pembangunan yang skala sosial.
“Kota Makassar kedepan lagi lagi tergantung masyarakatnya kalau kesemua Paslon yang ada direspon baik maka hasilnya menambah baik
Tetapi kalau direspon buruk hasilnya akan lebih buruk.l,”
Kata Fajrul Rahman Jurdi Pengamat politik dikegiatan Dialog
Ketua Umum DPP OMPI SUL-SEL Arfandi Mengatakan Mahasiswa dan Pemuda harus mengambil peran banyak untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat membutuhkan pengetahuan politik, jika sedikit dan bahkan tidak sama sekali maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban pemimpin.
“Masyarakat membutuhkan pengetahuan politik, jika sedikit dan bahkan tidak sama sekali maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban pemimpin,” harapnya.