Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Rapat Bersama Komisi V DPR R Bahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam rapat tersebut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan rencana kerja pemerintah, khususnya rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT pada 2021.
Rencana kerja pemerintah 2021 bertema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Fokus pengembangan RKP dalam pemulihan ekonomi akan difokuskan pada sektor industri, pariwisata dan investasi.
Sedangkan RKP dalam reformasi sosial akan difokuskan pada reformasi sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial dan sistem ketahanan bencana.
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan ada tujuh agenda pembangunan nasional yang akan dilakukan pemerintah pada 2021.
Agenda pembangunan pemerintah pada 2021 yang pertama adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan yang terkahir adalah stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Fokus agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,” ungkap Gus Menteri.
Guna menyukseskan agenda pembangun nasional, Gus Menteri menambahkan, ada sembilan target capaian kinerja yang sudah dicanangkan Kemendes PDTT pada RKP 2021.
“Yang pertama adalah perkembangan status dan pembangunan desa, jumlah revitalisasi BUMDes berdasarkan status, jumlah revitalisasi BUMDes Bersama berdasarkan status, jumlah daerah tertinggal,” ungkap Gus Menteri.
“Rata-rata IPM di daerah tertinggal, rata-rata nilai indeks perkembangan 60 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN), rata-rata nilai indeks 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, presentase penduduk miskin di daerah tertinggal, dan yang terakhir adalah penurunan angka kemiskinan,” pungkas Gus Menteri.
Hal itu pun mendapat respon positif dari pendamping desa. Sebut saja di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Seperti yang diutarakan Sukiman, menurutnya, menjadi harapan desa bisa mempelopori pemulihan ekonomi nasional.
“Kami pendamping desa merespon baik rencana kerja kementrian Desa PDTT, diharapkan tahun 2021 desa-desa bisa menjadi salah satu pelopor bagi pemulihan ekonomi nasional, tentunya dengan perencanaan yang matang dan sistemetis,” ungkap Sukiman, pendamping desa di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Hal senada diutarakan pula oleh Muh. Syahran Azis. Bagi pemuda ini, fokus penggunaan anggaran nantinya diperuntukkan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa agar produktif.
“Bahwa apa yang direncanakan oleh kementrian Desa PDTT merupakan hal yang sangat sistematis dimana nantinya fokus penggunaan anggaran diperuntukkan untuk kegiatan yang produktif bagi masyarakat desa,” kata Muh. Syahran Azis selaku pendamping desa Kecamatan Bantaeng.
Tujuannya, kata dia, untuk lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal. Sehingga mampu berkontribusi bagi pemulihan ekonomi.
