MAKASSAR,PO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan program-program prioritas di tingkat provinsi hingga desa.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Sulsel yang digelar di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa, 2 Desember 2025.
Sudirman mengatakan, sinergitas antar-instansi menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama karena PKK memiliki struktur organisasi hingga tingkat desa.
Menurutnya, Pemprov telah menyiapkan instruksi khusus kepada OPD terkait untuk menyesuaikan program kerja dengan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Tentu kita ada instruksi karena sudah ada juknis dan edaran Kemendagri tentang 10 tugas pokok PKK. OPD yang bersinergi dengan PKK juga sudah jelas, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan. Kita tinggal memformatkan kembali rancangan program yang sudah ada,” ujar Sudirman.
Ia menegaskan bahwa Rakerda PKK juga menjadi ruang evaluasi kinerja sekaligus penyelarasan program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut mencakup capaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Evaluasi kita lakukan menyeluruh. Mana yang berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki. Ada juga program yang tidak berjalan karena tidak terlaporkan atau terkendala regulasi. Semua kita identifikasi supaya langkah ke depan lebih terarah,” jelasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina menambahkan bahwa beberapa isu sosial masih menjadi fokus utama mereka.
Ia menyebut pencegahan dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas yang dikerjakan intensif melalui Pokja IV.
“Fokus pertama kami menekan angka stunting. Selain itu, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga menjadi perhatian besar. Kami ingin memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan ini berjalan di semua kabupaten/kota,” ujar Naoemi.
Ia menambahkan, PKK juga mendorong penanganan anak putus sekolah dan upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program yang dijalankan di Pokja I dan Pokja II.
Sementara itu, edukasi mengenai pengolahan sampah disebut sebagai isu yang semakin mendesak, terutama mengingat tingginya volume sampah rumah tangga.
“Edukasi soal pengelolaan sampah harus terus dilakukan karena ini berkaitan langsung dengan kebiasaan keluarga. PKK bekerja sampai tingkat desa, jadi pendekatan yang dilakukan harus menyentuh perubahan perilaku,” katanya.
Naoemi menekankan bahwa salah satu strategi PKK untuk memperkuat program-program tersebut adalah dengan mengaktifkan peran perempuan di tingkat keluarga. Menurutnya, perubahan perilaku tidak bisa hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi harus dimulai dari dalam rumah.
“Kami menggerakkan ketua PKK kabupaten/kota dan desa untuk memperkuat edukasi. Pemerintah bisa membuat banyak program, tapi kalau mindset masyarakat tidak berubah, hasilnya tidak akan maksimal. Perubahan itu harus dimulai dari keluarga,” tegasnya.
Dengan penguatan sinergi bersama OPD dan perbaikan tata kelola program, Pemprov Sulsel berharap sejumlah isu sosial yang menjadi agenda PKK dapat ditangani lebih efektif dan merata.
