BANTAENG, PUBLIKASI.id – Bawaslu Kabupaten Bantaeng menggelar kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bertema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Lingkup Bawaslu Kabupaten Bantaeng”. Acara berlangsung di lantai 4 Hotel Kirei Bantaeng, Selasa (26/8/2025), dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional hingga daerah yang memberikan masukan kritis terkait pengawasan pemilu.
Acara dibuka dengan persembahan tari dari Sanggar Seni Kalimbaung, laporan panitia oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Bantaeng, dan sambutan Ningsih Purwanti, Ketua Bawaslu Bantaeng. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu menegaskan pentingnya menjaga kemitraan kelembagaan serta inovasi pengawasan untuk menghadapi tantangan pemilu mendatang.
Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel yang hadir membuka acara secara resmi. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu lokal dan nasional, serta mendorong peserta forum memberikan masukan yang dapat diteruskan ke Komisi II DPR RI.
Sesi materi diisi oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah:
Aflina Mustafainah, M.Si (Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel), menekankan proyeksi strategi kelembagaan dan bahaya praktik money politics.
Faisal Amir, S.E., M.M (Ketua KPU Sulsel 2018–2023), menyoroti perlunya penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas, dan sistem peradilan pemilu yang lebih adil.
Dayanto, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Bawaslu RI, via Zoom), membawakan materi penguatan kelembagaan pengawas pemilu.
Alamsyah, S.H. (Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Sulsel), menjelaskan strategi pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dr. H. Adi Suryadi Culla, M.A. (Dosen Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UNHAS), menekankan bahwa demokrasi tidak lahir dari kesempurnaan, sehingga kritik terhadap penyelenggara adalah keniscayaan.
Sejumlah tokoh daerah juga memberi tanggapan. Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bantaeng menekankan perlunya pembahasan lebih awal untuk dukungan anggaran Pilkada/pemilu. Ali Imran, Kadis Dukcapil Bantaeng, menyarankan sinkronisasi data kependudukan agar daftar pemilih lebih akurat.
Tokoh masyarakat Sulhan Yusuf menilai Bawaslu harus diberi ruang tumbuh meski dalam keterbatasan sistem demokrasi. Ketua KPU Bantaeng menyoroti seleksi calon wakil rakyat yang harus diperketat, sementara Andi Sultan dari PKB menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi dan penyambung aspirasi publik.
Kegiatan yang diprakarsai Komisi II DPR RI ini ditutup dengan diskusi interaktif. Para peserta sepakat bahwa pengawasan pemilu di Bantaeng perlu diperkuat agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
(Aby)
