MAKASSAR,PO — Dalam sebuah Tulisan Prof. WIM Poli dengan judul “SEPERTI BUKU !”, beliau mengungkapkan “Kita ini seperti buku,” demikian kata Émile Zola (1840-1902), pengarang kawakan dari Prancis.
Pertama, ada buku yang hanya dibaca sampul luarnya. Kedua, ada buku yang hanya dibaca pendahuluannya. Ketiga, ada buku yang tidak dibaca, tetapi banyak yang percaya pada kritik yang dikemukakan orang lain tentang buku tersebut. Keempat, ada buku yang benar-benar dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu, yang sedikit jumlahnya. Mengapa demikian?
“Untuk menjelaskan pendapat Émile Zola tersebut, mari kita umpamakan sosok yang mengaku Oknum Ketua abal abal yang terus mengkritik Pemerintah Kota Makassar tanpa memberi solusi konkrit,” ungkap Ketua Bidang Kebijakan Strategi KNPI Kota Makassar. Syahrullah Sanusi Saat di wawancarai via tlp. Rabu, 18 Juni 2025.
Kita umpamakan ia sebagai sebuah buku dan masyarakat Kota Makassar sebagai pembaca atau calon pembacanya.
“Mari kita membayangkan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Makassar mungkin tidak mengetahui Namanya dan sedikit tahu muka sosok yang mengaku Oknum Ketua Abal abal Tersebut,” ujarnya.
Mari kita membayangkan hanya sebagian kecil masyarakat Kota Makassar yang mengenal sang pengkritik Oknum Ketua Abal abal tersebut.
“Mari kita bayangkan, masyarakat Kota Makassar ada yang percaya pada kritik yang disampaikan tanpa mengetahui isi dan tujuan kritik sosok yang mengaku Oknum Ketua Abal abal itu. Juga apa motif dibalik tindakannya,” lanjutnya.
“Mari kita bayangkan, hanya sedikit dari pengikutnya yang mengenal dan memahami cara berfikir dan alasan tindakannya hingga mengaku ngaku membawa Masyarakat Kota kepusaran Kritik. Dugaan saya yang mengaku Oknum Ketua Abal abal Makassar ini hanya Butuh amplop, gadungan, dan pencari receh,” tutupnya
Iuran Sampah Gratis untuk Warga Miskin Ekstrem: Bukti Pemimpin Hadir untuk Rakyatnya. Langkah Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Walikota Munafri Arifuddin, menghapuskan iuran retribusi sampah bagi warga miskin ekstrem patut diapresiasi dan dijadikan preseden kebijakan sosial di tingkat lokal. Ini bukan sekadar pengurangan beban biaya, tapi bentuk nyata kehadiran negara di tengah warganya yang paling rentan.
Di balik keputusan ini ada pesan kuat tentang arah kebijakan publik yang berpihak. Kebijakan sosial tidak bisa semata dilihat dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi dari keberanian politik untuk menyentuh titik paling lemah dari masyarakat. Ketika kota mengambil keputusan untuk membebaskan iuran bagi yang miskin, itu bukan karena mereka tidak mampu membayar, tetapi karena mereka tidak seharusnya dibebani.
Keadilan sosial bukan tentang semua orang membayar sama rata, tapi tentang setiap orang membayar sesuai kemampuan. Maka, menghapus iuran sampah bagi warga termiskin bukan hanya wujud empati, tapi ekspresi konkret dari prinsip keadilan distributif: yang kuat menopang yang lemah, yang mampu membantu yang tak berdaya.
(Ar)
