BANTAENG,PO – Isu dugaan keterlibatan Direktur PDAM Kabupaten Bantaeng dalam praktik makelar proyek kini mengguncang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengamat kebijakan publik Mabrur, S.Ip, mantan Ketua Umum PP HPMB periode 2021–2025, menilai masalah ini telah mencapai titik kritis dan tak bisa lagi dianggap polemik biasa.
Menurut Mabrur, dari perspektif good corporate governance, pimpinan BUMD harus menjunjung integritas, akuntabilitas, serta bebas konflik kepentingan. Dugaan keterlibatan Direktur PDAM sebagai perantara proyek, jika terbukti, langsung meruntuhkan legitimasi kepemimpinannya.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik pribadi, melainkan kegagalan prinsip tata kelola BUMD. Secara administratif dan moral, direktur yang terindikasi tak layak lagi memimpin institusi pelayanan publik,” tegasnya Selasa 27 Januari 2026.
Mabrur menekankan, PDAM sebagai penyedia layanan dasar tak boleh jadi ajang kompromi kepentingan di luar mandatnya. Membiar dugaan ini berlarut hanya akan menormalisasi penyimpangan kekuasaan dan memperburuk krisis kepercayaan publik.
“BUMD pelayanan publik harus steril dari relasi kepentingan menyimpang. Membiarkannya sama saja dengan membenarkan penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Tanggung jawab utama, lanjut Mabrur, ada pada Bupati Bantaeng sebagai pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan BUMD. Kepala daerah tak bisa lepas dari konsekuensi administratif atas masalah di bawah otoritasnya.
“Bupati menentukan arah tata kelola BUMD. Ketegasan bukan pilihan politik, tapi kewajiban administratif untuk jaga integritas pemerintahan,” ujarnya.Ia merekomendasikan penonaktifan atau pencopotan Direktur PDAM sebagai langkah korektif rasional guna pulihkan kepercayaan publik dan cegah polemik berkepanjangan.
“Dalam pemerintahan modern, penonaktifan adalah mekanisme koreksi, bukan hukuman. Menunda hanya memperluas kerusakan kepercayaan masyarakat,” jelas Mabrur.
Pada akhir pernyataannya, Mabrur menegaskan bahwa sikap Bupati Bantaeng ke depan akan jadi tolok ukur kepemimpinan daerah.
“Ketegasan hari ini tentukan wajah pemerintahan Bantaeng. Kegagalan bertindak berarti kegagalan kepemimpinan daerah secara keseluruhan,” pungkasnya.
Abhy
