BANTAENG,PO – Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bantaeng, Tiwa Jalapala, menyoroti sikap Bupati Bantaeng yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam mengevaluasi kinerja Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantaeng.
Sorotan tajam ini muncul seiring mencuatnya isu bahwa Direktur PDAM diduga terlalu jauh mencampuri urusan teknis di luar kewenangannya, yakni indikasi keterlibatan dalam pengaturan paket proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng hingga dugaan permintaan fee.
Ketua SEMMI Bantaeng menilai, sikap diam Bupati memunculkan persepsi liar di tengah publik bahwa kepala daerah seolah “tersandera” atau takut terhadap bawahannya sendiri.
Kami melihat ada anomali di sini. Isu mengenai sepak terjang Direktur PDAM ini sudah menjadi rahasia umum. Namanya sudah santer disebut-sebut ‘mencaplok’ atau ikut mengatur proyek Pemkab, bahkan ada dugaan permintaan fee. Namun, sampai hari ini, Bupati seolah menutup mata dan tak kunjung mencopot yang bersangkutan,” tegas Tiwa Jalapala, Selasa, 27 Januari 2026.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan integritas dan profesionalisme manajemen PDAM jika pimpinannya justru sibuk mengurusi hal-hal di luar pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Menurutnya, jika Bupati Bantaeng bersih dan tegas, seharusnya tindakan evaluasi atau pencopotan sudah dilakukan sejak isu ini meresahkan publik.
SEMMI Bantaeng menduga adanya pembiaran yang sistematis. Ketidakberanian Bupati mengambil langkah tegas dinilai sebagai tanda tanya besar bagi kepemimpinan daerah saat ini.
“Jangan sampai publik menilai Bupati Bantaeng takut sama Direktur PDAM. Atau jangan-jangan ada saling kunci kepentingan? Ini yang kami pertanyakan. Jika Bupati tidak segera mengambil sikap tegas untuk mencopot dan memeriksa dugaan pelanggaran ini, maka wibawa Pemkab Bantaeng sedang dipertaruhkan,” tambahnya.
SEMMI Bantaeng mendesak agar Bupati segera membuktikan ketegasannya dengan mencopot Direktur PDAM guna menjaga netralitas dan fokus kerja BUMD, serta meminta aparat penegak hukum untuk mulai menelusuri dugaan praktik pengaturan proyek dan permintaan fee yang disinyalir melibatkan oknum tersebut.
“Fokus PDAM itu air mengalir lancar ke rumah warga, bukan mengalirkan proyek ke pihak tertentu. Kami tunggu nyali Bupati Bantaeng,” tutupnya.
Abhy
