BANTAENG,PO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bantaeng mendesak Bupati Bantaeng segera mencopot Direktur PDAM Tirta Eremerasa, Suwardi, menyusul polemik rekaman percakapan telepon yang dinilai bertentangan dengan klarifikasi publik yang disampaikannya. Tekanan politik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap rekaman yang memuat pembahasan pengaturan proyek, penyebutan nama bupati, hingga pembicaraan nominal uang.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bantaeng, Muh Asri Bakri, menilai kegaduhan yang muncul akibat rekaman tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pembiaran justru akan menciptakan persepsi bahwa pemerintah daerah menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang telah menjadi konsumsi publik.
“Saya minta agar bupati mencopot direktur PDAM. Jangan ada pembiaran seolah bupati tutup mata dan telinga terhadap kegaduhan di media sosial, sementara persoalan ini sudah dikonsumsi publik,” ujar Asri Bakri.
Ia menegaskan, substansi percakapan dalam rekaman sama sekali tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktur PDAM sebagai pimpinan badan usaha milik daerah.
“Seorang direktur PDAM tidak memberi contoh dalam mengelola kebijakan. Lagipula ini bukan ruangnya mencampuri kamar orang lain. Di rekaman tersebut tidak ada satu pun kalimat yang berhubungan dengan tupoksinya sebagai Dir PDAM,” katanya.
Fraksi PKB, lanjut Asri Bakri, dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi resmi dari manajemen PDAM Bantaeng terkait polemik tersebut. Bahkan, DPRD membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke forum rapat dengar pendapat.
“Dalam waktu dekat kami akan minta klarifikasi PDAM terkait kegaduhan ini. Dan jika perlu, akan dibuat RDP perihal kejadian ini,” tegasnya.
Asri Bakri juga menyoroti penyebutan nama bupati dalam konteks penentuan kebijakan APBD tahun sebelumnya yang terekam dalam percakapan. Menurutnya, hal itu tidak relevan dengan jabatan Direktur PDAM dan membutuhkan penelusuran lebih jauh.
“Ini yang tidak relevan dengan tugasnya, kenapa membawa nama bupati dalam penentuan kebijakan APBD tahun kemarin. Ini butuh penelusuran. Bupati harus melakukan investigasi internal terkait pernyataan Suwardi ini,” ujarnya.
Tekanan politik ini menguat, apalagi setelah Suwardi memberikan klarifikasi terkait rekaman telepon yang viral. Dalam klarifikasinya, Suwardi menyebut penyebutan nama bupati dilakukan secara spontan untuk meredam perdebatan.
“Itu spontan saya katakan agar tidak panjang percakapan dan upaya menenangkan,” kata Suwardi, sembari menyatakan tidak mungkin bupati mengurusi atau membagi-bagi proyek.
Ia juga mengaku berinisiatif sendiri menyebut nama bupati agar tidak terjadi keributan terkait proyek yang dibicarakan. “Dan jujur saya berinisiatif sendiri menyebut nama bupati agar mereka tidak ribut-ribut terkait proyek, itu saja,” ucapnya.
Kontras Mencolok Klarifikasi dengan Rekaman Viral
Jika dicermati dari rekaman percakapan yang beredar luas, dialog antara Suwardi dan pria bernama Alwi tidak berlangsung singkat atau reaktif. Percakapan berjalan panjang, berlapis, dan konsisten, dengan penyebutan nama bupati berulang kali sebagai rujukan legitimasi proyek.
Dalam rekaman tersebut juga dibahas siapa yang “sudah dikasih”, siapa yang “diamankan”, serta bagaimana potensi konflik lapangan dapat dihindari. Pola percakapan ini dinilai sulit dipahami sebagai ucapan spontan semata.
Perbedaan serupa terlihat dalam pembahasan nominal Rp40–50 juta. Dalam klarifikasinya, Suwardi menyebut angka itu sebagai gambaran keuntungan dari pekerjaan pagar, bukan fee proyek.
“Itu sekadar membantu saja. Karena Alwi tidak punya anggaran pekerjaan, saya usulkan mencari pihak lain yang mengerjakan agar bisa berbagi keuntungan. Karena kebutuhan mendesak ingin menikah, saya beri gambaran agar langsung ambil saja nilai keuntungan pekerjaan pagar yang diprediksi Rp40–50 juta,” ujar Suwardi.
Namun, dalam rekaman sambungan telepon, Suwardi justru terdengar menyatakan bahwa Alwi tidak perlu memikirkan proses pekerjaan proyek dan cukup menerima uang, sementara seluruh pekerjaan dilakukan oleh pihak lain.
“Anremo nisusaiki ceritanya kerjai dih. Anremo nasusah langsung mami, bisa disiapkan mungkin bulan-bulan ini,” ucap Suwardi dalam rekaman tersebut.
Frasa tersebut, ditambah pernyataan lain seperti “tidakmi dikerja” dan “langsung dikasi cash”, memunculkan tafsir publik bahwa uang yang dibicarakan tidak berkaitan dengan mekanisme kerja proyek secara normal.
Kontras antara klarifikasi dan isi rekaman inilah yang memperkuat tekanan politik dan mendorong DPRD untuk meminta langkah tegas dari bupati. Polemik yang bermula dari rekaman suara kini berkembang menjadi isu tata kelola, etika jabatan, dan akuntabilitas pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Rd
