MAKASSAR,PO — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menegaskan perlunya pendidikan khusus untuk mencetak tenaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Menurutnya, hingga kini belum ada lembaga pendidikan yang secara spesifik menyiapkan SDM di bidang tersebut.
“Pegawai yang kami terima selama ini memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan yang dibutuhkan dalam pengawasan obat dan makanan. Karena itu dibutuhkan pendidikan khusus agar mereka benar-benar siap, sehingga tidak perlu lagi adaptasi dengan biaya besar,” ujar Taruna, Kamis 28 Agustus 2025 di Makassar.
Ia menambahkan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dipandang sekadar penyuluhan, tetapi memerlukan keterampilan teknis dan pengujian laboratorium yang ketat. “Bagi seorang ahli, ia memang sudah memiliki pemahaman dasar, namun dalam praktik tetap harus melalui standar uji laboratorium,” tegasnya.
Pernyataan Taruna disambut positif Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia mengungkapkan bahwa proyek nasional BPOM pertama di Indonesia akan dibangun di Kabupaten Maros.
“Kita sudah menandatangani penyerahan tanah dan MoU. Nanti ada afirmasi untuk anak-anak berprestasi yang mendapat rekomendasi dari kepala daerah dan gubernur,” ujar Andi Sudirman.
Selain di Maros, BPOM juga akan membangun kantor perwakilan di Palopo. Menurutnya, program ini penting karena masalah kesehatan masyarakat semakin kompleks. Ia mencontohkan, banyak anak muda di daerah yang sudah terkena diabetes, hipertensi, bahkan stroke di usia belia.
“Ini masalah serius. Saya minta ada percontohan minimal satu model binaan gizi supaya ada tempat referensi. Saya melihat program makan bersama jauh lebih efektif daripada makan sendiri. Bahkan program mandiri stunting yang memberi makan anak-anak terbukti membawa dampak baik,” jelasnya.
Andi juga menyinggung masalah ketahanan pangan dan keamanan konsumsi masyarakat. Ia menyebut penggunaan pestisida di beberapa daerah masih tinggi, jauh di atas standar internasional. “Di NTB, bawang yang ditanam kandungan pestisidanya di bawah 0,05 persen. Kita di sini bisa sampai 5 persen. Artinya perlu ada pendekatan baru soal pupuk dan sistem pertanian,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, hingga gizi masyarakat di pulau-pulau kecil. “Kami mengirim tenaga kesehatan ke pulau terpencil, bahkan membayar dokter hingga Rp40 juta di Pangkep dan Rp30 juta di Selayar. Karena yang kami bayar adalah skill dan kemampuannya. Ke depan, kami ingin lebih memperkuat layanan dasar ini,” kata Andi.
Menurutnya, dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan BPOM, sistem pengawasan makanan, gizi, dan obat-obatan di Indonesia bisa naik kelas dan memberi perlindungan nyata bagi masyarakat.
