Bantuan Keuangan Rp10,5 M dari Pemprov Sulsel untuk Pembangunan di Maros

MAROS,PO – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp10,5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Maros untuk pembangunan sektor infrastruktur jembatan dan lapangan sepak bola.

Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Sulsel saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa 05 Agustus 2025.

“Menyerahkan Rp10,5 M bantuan ke Kabupaten Maros untuk penanganan masalah stunting serta pembebasan lahan untuk mensupport duplikasi jembatan Maros di kecamatan Turikale yang sudah menjadi bottle neck arus Maros menuju Makassar,” ungkapnya.

BACA JUGA  Lepas BKO Tanggap Darurat, Bupati Bantaeng Harapkan ini!

“Selain itu, bantuan keuangan juga akan digunakan untuk perbaikan lapangan GollaE serta anggaran penanganan stunting 1.500 anak di Kecamatan Mandai tempat kami melakukan kick off Gerakan Tuntaskan Stunting (GERTAS) di Kabupaten Maros,” jelasnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemprov Sulsel, terutama untuk pembangunan jembatan kembar yang dinilai sangat mendesak.

“Wilayah Pasar Sentral adalah titik kemacetan karena padatnya lalu lintas. Pembangunan jembatan kembar ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang,” kata Chaidir.

BACA JUGA  Aliyah Mustika Ilham Dukung Munas Jaringan Sekolah Islam Terpadu

Ia juga mengatakan pentingnya revitalisasi Lapangan Gollae yang selama ini sering terendam banjir, padahal memiliki fungsi strategis sebagai sarana pembinaan olahraga dan kegiatan generasi muda.

“Pak Gubernur sebelumnya telah meninjau langsung lapangan ini dan berkomitmen membantu. Selain itu, tahun ini Pemkab Maros juga mendapatkan bantuan pembinaan UMK dari Pemprov, senilai Rp100 juta hingga Rp200 juta,” tambah Chaidir.

BACA JUGA  Wow! SMKN 9 Makassar Hadirkan Ahli Arduino dari UNM dan UNIBOS

Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kabupaten/kota.

(Ar)