MAKASSAR, PUBLIKASIONLINE.ID – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemilu 2024.
Bahkan untuk pengawasan pemilu ini, LHKP menggandeng puluhan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk turut aktif mengawal pelaksanaan demokrasi 2024. Rencananya, deklarasi awas pemilu ini akan berlangsung di Hotel Remcy Panakkukang Makassar, Minggu 14 Januari 2024
Ketua LHKP PWM Sulsel Basti Tetteng mengungkapkan, agenda tersebut berangkat dari kegelisahan dan kekahwatiran akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang rentan dengan kondisi.
“Tentu jika Pemilu 2024 tanpa pengawasan, potensi kondisinya tinggi. Belakangan, LHKP memang fokus mengawali pemilu agar terlaksana dengan aman, jujur, adil tanpa kondisi,” ujar dia.
Basti Tetteng menambahkan di akhir acara akan dilakukan deklarasi awas pemilu. Deklarasi itu merupakan salah satu ikhtiar untuk tetap menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap tegak.
Sementara itu, dalam perayaannya, Wakil Ketua PWM Sulsel, Arifuddin Ahmad menyampaikan rasa terima kasihnya atas ikhtiar yang dilakukan oleh LHKP. Menurutnya, LHKP sedang berupaya untuk melaksanakan pemilu meneladani nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah.
Oleh karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menghadirkan pengurus dan pemimpin yang saleh sebagai pengelola kehidupan di bumi.
“Secara personal kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, tapi terutama pemimpin negara, kalau kita menghadirkan pemimpin yang salah, maka kita berdosa secara jemaah. Karena bumi ini menghendaki orang-orang saleh,” katanya.
Guru Besar Ilmu Hadis juga menegaskan bahwa proses politik dalam pemilu tidak hanya perihal fikih siyasah, tetapi juga dimensi akidah. Oleh karena itu, ia bersyukur LHKP menghelat forum dan mengangkat tema pengawasan seperti kini. “Ini artinya kami bertekad untuk menghadirkan pemimpin yang saleh,” jelas Arif.
Tak hanya itu. Arifuddin juga merasa terkait keharusan Muhammadiyah untuk melahirkan pemimpin yang strategis. Hal itu, kata Arif, selalu dipesankan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Namun sayang, kader Persyarikatan yang berperan dalam strategi dalam ranah kebangsaan tidak terkonsolidasi dengan baik, sehingga peran Muhammadiyah terkadang dianggap kurang.
Padahal, Muhammadiyah berpegang teguh pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang mensyaratkan kekuatan dan kekuasaan politik. “Sementara, kita punya visi untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya,” terangnya.
Dalam forum itu, Wakli Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ma’mun Murod turut hadir memberikan amanah. Dia berbicara perihal kondisi bangsa yang menjalankan proses demolkrasi tidak sehat.
Ia menyanggah, penyakit demokrasi Indonesia terletak di lembaga negara ketiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Ini sering bikin pusing dalam demokrasi,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.
Oleh karena itu, ia berharap melalui forum diskusi ini, seluruh elemen dapat berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu melalui upaya pemantauan yang bersifat independen.
“Deklarasi dan dialog publik ini menciptakan ruang bagi kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan pemilu 2024 menjadi momentum demokrasi yang terjamin dan adil di Sulawesi Selatan”.
“Kita mengawasi pemilu dengan baik, bukan hanya satu kelompok, tapi semua pihak. Forum ini sangat penting, dengan tema awasi keadaan. Namun keadaan sudah berlangsung,” tandasnya.
