MAKASSAR – Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan Gelar Diseminasi Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan Koordinator divisi Hukum 24 Bawaslu Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dan Staf yang membidangi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di hotel Swiss-Belinn Makassar,26-27 Februari 2023.
Kegiatan dibuka langsung oleh Dr.HL.Arumahi, M.H (Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan) dalam arahannya menyampaikan “bahwa pada pengawasan tahapan pencalonan DPD ini dirinya melihat ada perubahan mindset model pengawasan.
“Saya berharap menjadi room model pengawasan selanjutnya dalam meningkatkan efektifitas pengawasan, ouput dari kerja-kerja pengawasan pencalonan DPD. ini kita akan lihat di ujung nanti dimana terukur dan bisa dipertanggungjawabkan yang mana kehadiran Bawaslu yakni menjaga hak konstitusional calon peserta pemilu, hasil pengawasan pencalonan DPD yang progresif semoga berefek pada kerja-kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih,” ungkap Arumahi.
Turut hadir Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Dr.Adnan jamal, S.H., M.H( Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan) dalam sambutannya menyampaikan kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk peningkatan SDM. Pengawasan pemilu melalui pemantapan pemahaman hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) pada pemilu 2024 dan realisasi hukumnya dengan pendokumentasian produk hukum hasil pengawasan.
“Sub tahapan hari ini yang sementara berjalan adalah verifikasi faktual kesatu adalah hari terakhir 26 Februari, jauh hari kita sudah mengidentifikasi dari awal produk hukum melalui pendekatan komperhensif dengan lebih memahami lebih dalam berbagai jenis peraturan perundang-undnagan yang memiliki relasi peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seluruh produk hukum hasil pengawasan wajib terdokumentasikan, Prinsip kerja kita adalah prinsip kerja berkepastian hukum,” Tegas Adnan Jamal
Dalam kegiatan ini pula menghadirkan narasumber Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H (Hakim Ad-hoc Pengadilan HAM) Yang fokus membahas pemantapan pemahaman hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD.
Humas